Catatan Kecil dari Era Baru Public Relations
Tabrakan Kereta Api Bekasi Timur pada 27 April 2026 menunjukkan bahwa di era Public Relations Modern di Era Baru, publik tidak lagi hanya menuntut respons cepat dan empati, tetapi juga keberanian institusi membuka kerentanan dan kejujuran.
Saat menulis Public Relations Modern di Era Baru (LSPR Publishing, 2024), saya percaya bahwa masa depan public relations akan sangat ditentukan oleh kemampuan organisasi beradaptasi dengan teknologi digital.
Livestreaming, media sosial, artificial intelligence, monitoring real-time, hingga analisis sentimen saya lihat sebagai wajah baru komunikasi modern. Teknologi membuat organisasi bergerak lebih cepat, lebih responsif, dan lebih dekat dengan publik.
Namun, di tengah perkembangan itu, saya mulai menyadari bahwa kecepatan ternyata bukan lagi satu-satunya ukuran kepercayaan.
Kasus tabrakan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL di Bekasi Timur pada 27 April 2026 menjadi salah satu momen yang membuat saya merenung cukup panjang. Dalam hitungan jam setelah kejadian, ruang digital langsung dipenuhi informasi, opini, video amatir, hingga spekulasi publik. Di saat yang sama, PT Kereta Api Indonesia (Persero) bergerak cepat mengisi ruang komunikasi dengan 22 siaran pers resmi dalam rentang 27 April hingga 4 Mei 2026.
Sebagai praktisi komunikasi, saya melihat langkah itu sebagai bentuk kesiapan crisis communication yang sangat disiplin. Respons cepat, pembaruan informasi yang konsisten, empati kepada korban, hingga pengelolaan media dilakukan dengan cukup rapi. Media arus utama pun relatif membingkai KAI secara positif melalui narasi respons cepat, evakuasi korban, mitigasi, dan proses investigasi yang berjalan.
Tetapi di saat yang sama, saya juga melihat sesuatu yang berbeda berkembang di media sosial.
Monitoring digital dari Ivosights menunjukkan bahwa percakapan publik terkait insiden ini mencapai lebih dari 19 ribu mention dengan potensi jangkauan ratusan juta akun. Menariknya, sentimen negatif justru lebih dominan dibanding sentimen positif. Percakapan publik banyak dipenuhi pertanyaan mengenai human error, sistem persinyalan, prosedur keselamatan, dan kemungkinan adanya kegagalan internal.
Di titik itu, saya mulai merasa bahwa publik digital hari ini ternyata tidak hanya membutuhkan empati.
Publik juga sedang mencari kejujuran.
Saya mulai memahami bahwa ada perubahan besar dalam cara masyarakat memandang komunikasi institusi. Dahulu, public relations mungkin cukup bekerja dengan prinsip “merespons cepat dan menjaga reputasi.” Tetapi sekarang, publik tampaknya ingin mengetahui sesuatu yang lebih dalam: apakah institusi cukup berani membuka proses evaluasi dirinya sendiri?
Barangkali di sinilah tantangan baru public relations modern mulai terlihat.
Kita hidup di era ketika teknologi membuat komunikasi menjadi sangat cepat, tetapi kecepatan sering kali tidak otomatis melahirkan kepercayaan. Informasi bisa tersebar real-time, dashboard monitoring bisa membaca sentimen publik setiap menit, dan media sosial memungkinkan organisasi berbicara langsung kepada audiensnya. Namun di balik semua kecanggihan itu, publik justru menjadi semakin sensitif terhadap apa yang tidak dikatakan.
Kasus Bekasi Timur memperlihatkan hal tersebut dengan cukup jelas. KAI berhasil membangun empati publik melalui berbagai narasi kemanusiaan. Rilis seperti “Rangkaian Bunga di Bekasi Timur, Ikatan Sunyi Mengenang 16 Perempuan Tangguh” menunjukkan bagaimana komunikasi krisis hari ini tidak lagi kaku dan administratif, tetapi semakin emosional dan humanis.
Namun pada saat yang sama, ruang diskusi mengenai apa yang sebenarnya gagal di dalam sistem tidak terlalu banyak muncul di ruang publik. Fokus lebih banyak bergerak pada pemulihan, bukan pembongkaran masalah.
Saya tidak mengatakan pendekatan itu salah. Dalam banyak situasi krisis, menjaga stabilitas publik memang penting. Tetapi pengalaman ini membuat saya mulai bertanya pada diri sendiri: mungkinkah public relations di masa depan perlu bergerak lebih jauh dari sekadar pengelolaan persepsi?
Mungkin publik hari ini tidak lagi hanya menuntut institusi yang terlihat kuat. Bisa jadi, publik justru lebih percaya pada institusi yang berani menunjukkan kerentanannya secara jujur.
Dari kegelisahan itulah saya mulai melihat kemungkinan lahirnya pendekatan yang, untuk sementara, saya sebut sebagai Radical Transparency PR.
Bukan transparansi yang sekadar informatif, tetapi transparansi yang membuka proses. Transparansi yang tidak hanya mengatakan:
“Kami sedang menangani masalah,”
melainkan juga berani mengatakan:
“Ada hal yang sedang kami evaluasi, ada kemungkinan kesalahan yang sedang kami periksa, dan kami ingin publik mengetahui proses itu.”
Saya mulai percaya bahwa di era digital, reputasi mungkin tidak lagi dibangun dari citra yang selalu terlihat sempurna. Reputasi justru tumbuh ketika institusi memiliki keberanian moral untuk jujur terhadap ketidaksempurnaannya sendiri.
Barangkali inilah evolusi berikutnya dari public relations modern.
Bukan hanya tentang bagaimana organisasi berbicara lebih cepat melalui teknologi, tetapi bagaimana organisasi belajar lebih terbuka di tengah publik yang semakin kritis, partisipatif, dan sulit diyakinkan hanya dengan narasi yang rapi.
Dan mungkin, di tengah era baru komunikasi digital hari ini, kejujuran institusional akan menjadi bentuk reputasi yang paling bernilai (Edhy Aruman).